Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan tiga desa sebagai lokasi pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, menyatakan bahwa mulanya ada empat desa yang diajukan. Namun, usai melalui tahapan verifikasi, hanya tiga wilayah yang dinilai memenuhi syarat.
“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, ketersediaan lahan milik desa yang belum terpakai menjadi salah satu faktor penentu lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tiga titik tersebut dianggap cocok dengan kriteria KNMP.
Saat ini, tahapan pengerjaan di ketiga titik tersebut sudah dimulai, meskipun fisiknya masih berada di fase awal.
“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.
Arief meyakini pengerjaan ketiga Kampung Nelayan Merah Putih itu sanggup diselesaikan pada tahun ini. Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang masih menyisakan sekitar empat bulan, durasi tersebut dianggap memadai untuk merampungkan konstruksi.
“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” katanya.
Lebih lanjut, Arief memaparkan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang bukan sekadar menjadi pemukiman, melainkan penggerak kegiatan ekonomi pesisir secara terintegrasi.
Fasilitas yang direncanakan mencakup area berlabuh kapal, tempat pelelangan ikan, hingga sarana penunjang seperti pabrik es mini.
“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” ungkapnya.
Arief menambahkan, penentuan titik lokasi turut memperhatikan keberadaan komunitas nelayan serta fasilitas pelelangan ikan yang telah beroperasi di sana.
Adapun standar serta indikator pembangunan KNMP diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) selaku unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dari sisi warga, Arief menilai para nelayan pada prinsipnya telah siap menyambut program tersebut. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap memandang penting adanya sosialisasi serta pendampingan ihwal tata cara pengelolaan aset yang nantinya menjadi milik desa.
“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ujarnya.
Pembentukan kelembagaan koperasi untuk mengatur kegiatan ekonomi di kawasan tersebut menjadi salah satu persiapan krusial, sehingga sosialisasi kepada warga dipandang sebagai syarat penting.
Berkenaan dengan eksistensi KNMP dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdahulu, Arief mengharapkan kedua pihak bisa menjalin kerja sama.
Ia menegaskan bahwa program KNMP tidak diniatkan untuk menggusur ataupun mematikan fungsi TPI yang sudah berjalan.
“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” katanya.
Arief juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan wajib bagi nelayan untuk melelang seluruh hasil tangkapannya di Kampung Nelayan Merah Putih.
Kendala utama yang dihadapi dalam proses eksekusi di lapangan berkaitan dengan ketersediaan lahan, sebab ketentuan program mewajibkan penggunaan tanah milik desa.
Menurut Arief, pihaknya tidak mendapati gelombang penolakan dari pemerintah desa ataupun anggapan bahwa program tersebut bermuatan kepentingan politik.
“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” ujarnya.
Kehadiran KNMP di masa mendatang diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga pesisir, termasuk membuka kesempatan kerja baru melalui fasilitas yang disediakan.
“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief.
Tinggalkan komentar