Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik.
Penguatan komitmen bersama ini diwujudkan lewat deklarasi serta sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Ruang Tegowangi BKAD pada Selasa (6/10).
Mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyatakan bahwa pembangunan zona integritas merupakan upaya strategis demi mencapai tujuan tersebut.
“Komitmen tersebut harus dimulai dari jajaran pimpinan dan menjadi keteladanan bagi seluruh aparatur,” ujarnya.
Mbak Dewi menambahkan, inisiatif pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ini turut berfungsi menekan dan mencegah risiko korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, serta berbagai bentuk pelanggaran integritas lain.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menjelaskan bahwa penguatan zona integritas ini ditujukan agar para aparatur semakin memahami konsep beserta tahapannya.
“Yang paling penting adalah adanya perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Wirawan.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan sejumlah perangkat daerah serta unit pelayanan agar siap diarahkan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Langkah tersebut juga menjadi rangkaian kesinambungan dari program pembangunan zona integritas yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sejak 2018.
Tinggalkan komentar