SURABAYA – Regulasi baru terkait Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan dihafal mampu menjadi pondasi segar guna mengoptimalkan keamanan tenaga kerja, mencakup kepastian status pekerjaan, hak atas pesangon, hingga jaminan sosial saat perusahaan menghadapi tantangan finansial.
Koordinator Wilayah Garda Metal FSPMI Jawa Timur, Suyatno, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah bersama DPR RI atas ditetapkannya aturan tersebut. Meskipun demikian, ia memberikan catatan agar implementasi di lapangan berjalan konsisten sehingga butir-butir yang telah disepakati tidak mengalami pergeseran saat aturan resmi berlaku.
“Kita berharap ketika nanti diundangkan, tidak ada pasal-pasal yang di luar kesepakatan. Kita berharap pekerja outsourcing dan karyawan kontrak semuanya mendapatkan perlindungan melalui undang-undang ini,” kata Suyatno.
Ia menambahkan, kejelasan mengenai hak pesangon merupakan salah satu hal krusial bagi tenaga kerja. Pihak FSPMI menaruh asa agar aturan pesangon sanggup menghadirkan proteksi yang layak, mencakup nominal dua kali PMTK yang selama ini diperjuangkan oleh para buruh.
Tidak hanya soal pesangon, Suyatno turut memberi perhatian pada aspek jaminan pesangon bagi pegawai yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi perusahaan. Keberadaan jaminan tersebut dinilai mendesak agar pekerja senantiasa mempunyai kepastian hak di tengah situasi bisnis yang fluktuatif.
“Semoga undang-undang yang baru ini bisa memberi ketenangan kepada kaum buruh ketika perusahaan dalam kondisi sulit, ketika ekonomi tidak baik-baik saja,” ujarnya.
FSPMI berharap aturan hukum ini tidak sekadar disahkan saja, melainkan dieksekusi secara nyata demi menjamin hak para pekerja. Penerapan aturan yang konsisten sangat diperlukan agar kaum buruh mendapat kepastian hukum, fasilitas jaminan sosial, serta perlindungan demi mendongkrak kesejahteraan mereka.
Tinggalkan Balasan