Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengarahkan perbaikan pada data kemiskinan supaya distribusi bantuan sosial bisa tepat sasaran. Langkah krusial yang ditekankan adalah menjalankan pendataan secara bottom up atau dari bawah dengan mengikutsertakan ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham keadaan ekonomi warganya.
Pemerintah Kabupaten Kediri menaruh perhatian pada perbaikan ini karena masih dijumpainya ketidaksesuaian antara data desil dan realitas ekonomi masyarakat. Hal ini membuat data acuan penyaluran bantuan sosial wajib dikoreksi supaya selaras dengan situasi di lapangan.
Mas Dhito menyampaikan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Walaupun pendataan kependudukan sudah mulai berjalan secara digital, peran serta masyarakat tetap diperlukan demi menjamin ketepatan penerima bantuan.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Salah satu cara yang ditempuh Pemkab Kediri adalah mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sampai 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 jiwa sudah menyelesaikan aktivasi IKD.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan penyiapan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos guna membantu warga mengusulkan penduduk yang dianggap betul-betul memerlukan bantuan.
Berdasarkan penyataan Mas Dhito, pendataan bansos wajib dijalankan dari tingkat bawah dengan memprioritaskan kondisi nyata warga. Kegiatan pengusulan serta koreksi data dilarang bersandar pada kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Pada aspek ini, fungsi ketua RT dan RW dianggap krusial sebab mereka lebih memahami situasi sosial serta ekonomi penduduk di wilayah masing-masing.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Lewat perbaikan data serta keikutsertaan masyarakat, Pemkab Kediri menaruh harapan agar penyaluran bansos bisa makin tepat sasaran sehingga bantuan betul-betul diterima oleh warga yang berhak. (AB)
Tinggalkan Balasan