Perbincangan hangat tengah terjadi setelah diketahui bahwa pembalut wanita yang dipakai secara rutin setiap bulan masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Hal ini memicu sorotan mengingat pembalut merupakan produk esensial untuk menjaga kesehatan serta kebersihan kaum perempuan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lantas memberikan klarifikasi. Berdasarkan keterangan DJP, pembalut dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) sehingga kewajiban PPN tetap berlaku. Walaupun tarif umum PPN mencapai 12 persen, khusus untuk komoditas nonmewah diterapkan dasar pengenaan pajak senilai 11/12 dari harga jual, yang membuat beban pajak efektif tetap berada di angka 11 persen.
Pihak DJP turut mengonfirmasi bahwa produk pembalut belum masuk dalam daftar barang yang mendapat fasilitas bebas PPN. Ketetapan ini bukan regulasi anyar yang mendadak diberlakukan, melainkan aturan yang memang sudah berjalan.
Kendati demikian, masalah ini memunculkan reaksi dari Komnas Perempuan yang mendesak pemerintah agar mengevaluasi kebijakan tersebut. Menurut pandangan mereka, pembalut bukanlah komoditas mewah, melainkan kebutuhan biologis yang sifatnya mutlak. Penerapan pajak ini dikhawatirkan memberatkan kondisi finansial, khususnya bagi kalangan perempuan berpenghasilan rendah.
Bahkan, Komnas Perempuan mengajukan usulan agar seluruh produk menstruasi dibebaskan dari pungutan PPN ataupun diberikan mekanisme PPN ditanggung pemerintah.
Situasi ini memicu diskusi publik mengenai pantas atau tidaknya produk kebutuhan mendasar perempuan tersebut dikenakan pajak seperti barang konsumsi umum.
Bagaimana tanggapan Anda, apakah pembalut sudah sepatutnya bebas dari PPN atau tetap dikenakan pajak?
Sumber: Komnas Perempuan | Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Pajak Produk Menstruasi | Tim Humas | 30 Oktober 2026
*ilustrasi AI
Tinggalkan Balasan