Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan program pembangunan meski menghadapi kendala keterbatasan fiskal, dengan memfokuskan anggaran tahun 2027 pada berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada warga.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada hari Selasa (3/11/2026). Agenda utama rapat paripurna ini adalah penyampaian jawaban pihak Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan tersebut, Mbak Dewi menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan serta rekomendasi yang diberikan oleh ketujuh fraksi DPRD. Berbagai masukan itu diposisikan sebagai acuan penting guna menyempurnakan kebijakan anggaran agar bisa lebih tepat sasaran serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Memasuki tahun 2027, Pemkab Kediri telah merumuskan sejumlah fokus prioritas pembangunan. Program tersebut mencakup peningkatan mutu sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan ekonomi serta penguatan UMKM, pengembangan sektor pariwisata bersama ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, upaya pelestarian lingkungan, dan penerapan digitalisasi pada layanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Di sisi lain, alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai program-program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Selain itu, Pemkab Kediri berkomitmen menyalurkan bantuan sosial secara akurat dan tepat sasaran melalui proses pemutakhiran serta validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk sektor pendidikan, Pemkab Kediri menyiapkan anggaran beasiswa lewat program Kediri Berbudaya dengan besaran Rp30 miliar per tahun, yang juga dibarengi dengan kegiatan pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah.
Bergeser ke bidang kesehatan, pihak pemerintah terus berupaya mendongkrak kualitas layanan di Puskesmas, yang di antaranya mencakup peningkatan status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap.
“Di bidang infrastruktur, penanganan jalan kabupaten, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas wilayah, serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu dalam bidang ekonomi, Mbak Dewi menjelaskan bahwa pemerintah aktif mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah agar memiliki daya saing serta nilai tambah yang lebih tinggi. Langkah konkret yang ditempuh meliputi penyediaan fasilitas pengolahan padi yang terdiri atas dryer, huller, dan gudang bertempat di BPP Purwoasri, serta menjalin kerja sama strategis bersama Food Station Jakarta.
Tinggalkan Balasan