Komitmen dalam memperluas jangkauan layanan keuangan bagi warga, mulai dari kemudahan fasilitas pembiayaan bisnis sampai kepemilikan rekening perbankan, diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa sewaktu mendatangi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hari Kamis (22/10). Kehadiran beliau adalah guna mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Menurut Mbak Dewi, agenda Rakornas tersebut mengulas evaluasi hasil serta program dalam memperlebar akses keuangan, mencakup kredit bagi para pelaku bisnis serta kepemilikan rekening bagi warga umum dan anak sekolah.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Di samping pembiayaan bisnis, Mbak Dewi memberikan garis bawahi mengenai krusialnya kepemibikan rekening atas nama pribadi, khususnya untuk keperluan distribusi bantuan. Kebijakan ini dipandang mampu menjadikan proses transaksi bertambah aman serta menekan potensi penyimpangan.
“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.
Berkenaan dengan pelaksanaan Rakornas itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memaparkan bahwa saat ini Indonesia mencatatkan sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Sepanjang tahun 2026, angka literasi keuangan secara nasional menyentuh 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sudah melewati angka 93 persen.
Pada momen yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan atas sinergi antara OJK, pemda, Bank Indonesia, serta berbagai instansi dalam rangka memperluas akses keuangan bagi publik.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan signifikansi fungsi jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengelola potensi kekayaan serta sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Di samping itu, dalam acara tersebut Presiden turut meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan peta jalan atau roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai pedoman dalam memperkokoh akses keuangan di daerah.
Tinggalkan Balasan