Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran dewan ini menandai adanya perluasan fokus kebijakan, yang sebelumnya berfokus pada akses layanan keuangan kini bergeser menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Dalam prosesi ini, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam laporan bahwa transformasi kelembagaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, yang sebelumnya dikenal sebagai Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kebijakan tersebut kini diperluas untuk memastikan kondisi keuangan keluarga dapat dijangkau secara komprehensif.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menuturkan bahwa keluarga dipilih sebagai fokus utama karena berkedudukan sebagai unit ekonomi paling kecil dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, efektivitas layanan dan berbagai program keuangan dapat langsung dievaluasi pada tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 yang dilaporkan Menko Airlangga, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Selain itu, diungkapkan pula bahwa Presiden Prabowo bertindak sebagai ketua dewan, didampingi Menko Perekonomian yang memegang posisi ketua harian. Kepengurusan dewan ini turut melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam implementasinya, Menko Airlangga memaparkan bahwa fokus utama diarahkan pada pencapaian kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, kemampuan bertahan dari berbagai guncangan atau financial resilience, serta terciptanya rasa aman dalam pengelolaan keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional untuk mendukung kesejahteraan keluarga, yang pelaksanaannya di daerah dipusatkan pada penguatan pembiayaan UMKM serta peningkatan literasi keuangan.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
Tinggalkan Balasan